TUGAS AKUNTANSI

HUBUNGAN INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN MEKANISME CORPORATE
GOVERNANCE
Desi Ilona dan Zaitul
Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta
ABSTRAK : Corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham,
pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan. Akuntansi keuangan menyediakan pemilik informasi utama mengenai
kinerja manajemen. Informasi akuntansi keuangan sebagai produk dari proses governance. Penggunaan Informasi Akuntansi
secara eksplisit dalam Corporate Governance bisa berupa kontrak antara manajemen dan individu atau lembaga yang
memberikan dana pada perusahaan. Pengunaan informasi akuntansi secara implisit dalam Corporate Governance merupakan
peran informasi akuntansi yang paling penting.
Kata kunci ; Informasi Akuntansi Keuangan dan Corporate Governance.
ABSTRACT: Corporate Governance is a set of rules to regulate the relationship among stockholder, management, Board of
director, and other stakeholder. Financial accounting provides the stockholder with primary information about the
management performance. Financial accounting information is a product of the governance process. The use of financial
accounting information can be in form of contract between management and investor. Whereas the use of accounting
information implicitly is the important role of accounting information.
Keyword ; Financial Accounting information and Corporate Governance.
1. LATAR BELAKANG.
Isu Corporate Governance meliputi mekanisme pemecahan masalah insentif yang ada karena adanya pemisahan
manajemen dan pemilik perusahaan dan pemasok dana lainnya. Akuntansi keuangan menyediakan pemilik informasi
utama mengenai kinerja manajemen. Dari sana jelaslah bahwa antara akuntansi keuangan dengan Corporate
Governance mempunyai hubungan yang kuat. Bahkan, aspek sentral akuntansi keuangan, seperti penggunaan
hystorical costs, reliability criterion, dan prinsip realisasi, dan prinsip konservatisme, sulit untuk dipahami kecuali
menggunakan kacamata Corporate Governance. Tanpa adanya masalah Governance, peran informasi akuntansi akan
berkurang khususnya penyediaan informasi risk dan return untuk pengambilan keputusan portofolio yang optimal.
Isu corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan,
atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik
modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanam tidak
diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return.
Corporate governance diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.
Beberapa konsep tentang corporate governance antara lain yang dikemukakan oleh Shleifer and Vishny (1997) yang
menyatakan corporate governance berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal
dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. Iskandar dkk (1999) menyatakan bahwa
corporate governance merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan stakeholders untuk
membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh return. Selain itu corporate governance
merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer (atau insider) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan
investor luar (kreditur atau shareholder) (Prowson, 1998).
Makalah ini mencoba untuk melihat keterkaitan antara informasi akuntansi keuangan dengan corporate governance.
Lebih jauh, makalah ini mencoba mellihat peran informasi akuntansi keuangan dalam corporaten governance baik
melalui penggunaan secara implisit maupun ekslisit.
2. TUJUAN DAN MANFAAT.
Makalah ini mencoba untuk melihat bagaimana hubungan antara informasi akuntansi dengan Corporate Governance.
Lebih jauh makalah ini melihat peran informasi akuntansi secara emplisit dan eksplisit. Tulisan bermanfaat bagi
stakeholder berapa pentingnya corporate governance dalam melahirkan laporan keuangan yang bersih.
3. PENGERTIAN CORPORATE GOVERNANCE
OECD (2004) dan FCGI (2001) mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang
menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pera
pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan
kata lain system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa
corporate governance merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa supplier
keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau return dari kegiatan yang dijalankan oleh
manajer, atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer.
Lebih jauh, Corporate Governance concern dengan kepentingan stakeholder lainnya (Lukviarman, 2000) Salah satu cara yang paling efisien dalam rangka untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan
pencapaian tujuan perusahaan, diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif
mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang
mempunyai kepentingan yang berbeda. Mekanisme (pengendalian) internal dalam perusahaan antara lain struktur
kepemilikan dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam hal ini komposisi dewan (World Bank,
1999)
Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen
dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan
institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif
sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh
institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat
akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.
Ada empat prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. Keempat prinsip ini juga menjadi prinsip Corporate
Governance, diantaranya adalah :
• Keadilan (fairness) yang meliputi : (a) Perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham (b) Perlakuan yang
sama bagi para pemegang saham.
• Transparansi (transparancy) yang meliputi (a) Pengungkapan informasi yang bersifat penting (b) Informasi
harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas (c) Penyebaran
informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien.
• Dapat dipertanggungjawabkan (accountability) yang meliputi meliputi pengertian bahwa (a) Anggota dewan
direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang saham (b) Penilaian yang
bersifat independent terlepas dari manajemen (c) adanya akses terhadap informasi yang akurat, relevan dan
tepat waktu.
• Pertanggungjawaban (responsibility) meliputi (a) Menjamin dihormatinya segala hak pihak-pihak yang
berkepentingan (b) Para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti
rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka (c) Dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi
keikutsertaan pihak yang berkepentingan (d) Jika diperlukan, para pihak yang berkepentingan harus
mempunyai akses terhadap informasi yang relevan.
• Dan independensi untuk auditor eksternal.
4. PERAN AKUNTANSI DALAM CORPORATE GOVERNANCE
Agency Problem lahir dari adanya pemisahan antara manajemen dan penyandang dana, dimana manajer berusaha
untuk meningkatkan incentive mereka dalam rangka memakmurkan dirinya dan menagabaikan tugas utamanya yaitu
memaksimumkan kemakmuran pemilik. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah
pengeluaran untuk dirinya manajemen. Sistim akuntansi keuangan menyediakan informasi yang penting untuk
Governance Mechanisms , yang membantu memecahkan masalah keagenen. Penggunaan informasi akuntansi dalam
Governance Mechanisms bisa dalam bentuk implisit atau eksplisit.
Penggunaan perjanjian yang berbasiskan dasar akuntansi dalam kontrak obligasi adalah salah contoh dari
penggunaan informasi akuntansi secara eksplicit. Penggunaan informasi ekuntansi untuk menyeleksi perusahaan
yang akan dijadikan target takeover adalah contoh dari penggunaan informasi akuntansi secara implisit.
Informasi akuntansi keuangan merupakan produk dari proses Governance. informasi akuntansi keuangan dihasilakan
oleh manajemen dan manajemen mengetahui informasi ini akan digunakan sebagai input dalam proses
Governance.dibawah ini dijelaskan mengenai informasi akuntansi keuangan sebagai produk dari proses Governance,
penggunaan informasi akuntansi secara eksplisit dan implisit.
• Informasi akuntansi keuangan sebagai produk dari proses governance.
Proses bagaimana informasi akuntansi lahir dan merupakan tanggung jawab dapat dilihat pada bagan 1. Bagan 1
menfokuskan kepada kasus Amerika dan bisa aplikasikan ke negra laannya. Proses pelaporan keuangan bagi
perusahaan umumnya diatur oleh pemerintah atau sistim hukum yang berlaku (kalau di Amerika SEC). selanjut
harus mengaju pada prinsip Akuntansi Yang Berterima Umum ( GAAP). Laporan keuangan juga akan diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik (audit eksternal) untuk di periksa apakah dalam menyiapkan laporan keuangan
sudah sesuai dengan aturan dan prinsip yang berlaku. Perusahaan kemudian menunjuk Audit Committtee dari
keanggota Board of Director, yang mengawasi penyelesaian laporan keuangan dan berkomunikasi dengan
auditor eksternal sebagai wakil dari investor.
Banyak peneliti yang mengkaji bagaimana kualitas sistim pelaporan keuangan dihubungkan dengan bentuk dan
mekanisme Governance lainnya (diantaranya adalah La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer and Vishny, 1998;
Bushman, Chen, Engel dan Smith, 2000). Penelitian lainnya juga mengembangkan literature tentang isu lainya
yang berhubungan dengan kualitas sistim pelaporan keuangan. Literature ini di bagi atas tiga kelompok.
Kelompok pertama mengkaji tentang kualitas disclosure dengan biaya modal (contoh, Lang and Lundholm,
1996; Botosan, 1997; dan Botosan dan Plumlee, 2000). Corporate Governance dijadikan sebagai ukuran apakah
perusahan yang dijadikan sample trasfaran atau tidak, khususnya terhadap kreditor. Hasil peneitiannya tidak
bervariasi, ada yang menemukan tingka disclosure mempengaruhi biaya hutang dan sebagaian lagi todak. Kedua
adalah menguji tentang efektivitas mekanisme pengawasan spesifik terhadap proses pelaporan keuangan. Area ini termasuk kajian tentang kualitas audit (contoh, Becker, DeFond, Jiambalvo dan Subramanyam, 1998; Francis,
Maydew dan Sparks, 1999) dan kualitas BOD dan Komite Audit ( contoh, Beasley, 1996; Dechow, Sloan dan
Sweeney, 1996; Carcello dan Neal, 2000; Peasnell, Pope dan Young, 2000 ). Area terakhir mengkaji sebab dan
akibat gagalnya proses pelaporan keuangan penelitian ini memfokuskan pada factor-faktor yang mempengaruhi
manajemen earning (contoh, Rangan, 1999; Teoh, Wong and Welch, 1999) dan manipulasi earning (contoh.,
Feroz, Park dan Pastena, 1991; Dechow, Sloan dan Sweeney 1996).
• Penggunaan Informasi Akuntansi secara eksplisit dalam Corporate Governance
Penggunaan informasi akuntansi secara eksplisit dalam kontrak antara manajemen dan individu atau lembaga
yang memberikan dana pada perusahaan merupakan contoh dari penggunaan informasi akuntansi dalam
mekanisme Governance. khususnya penggunaan informasi akuntansi sebagai alat ukur kinerja manajemen pada
kontrak mengenai sistim kompensasi untuk manajemen. Ini merupakan gambaran peran informasi akuntansi
dalam mekanisme Governance. kompensasi yang berbasiskan laporan keuangan hanya merupakan bagian kecil
dari insentif yang ada. Insentif yang berdasarkan kenaikan harga saham cendrung sebagai dasar mereka investor
untuk memberikan insentif pada manajemem (penelitian tentang isu ini telah dilakukan peneliti diantaranya
adalah , Murphy, 1985; Core, Guay and Verrecchia, 2000).
Berlawanan dengan literature tentang peran informasi akuntansi dalam kompensasi diatas, penggunaan informasi
akuntansi secara eksplisit pada perjanjian hutang masih berlanjut. Penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh
Smith dan Warner (1979) dan Leftwich (1983) mendokumentasikan keberadaan dan fungsi akuntansi dalam
perjanjian kontrak hutang antara kreditor dan perusahaan.. penelitian pada area ini memfokuskan pada pada
implikasi pemilihan metode akuntansi yang digunakan(contoh., Press dan Weintrop, 1990; Sweeney, 1994).
Tapi, peran informasi akuntansi pada kontrak keuangan telah terus berlangsung perkembangannya dan mendapat
sambutan yang mengembirakan, khususnya perjanjian peminjaman dan pelunasan hutang. Contoh penggunaan
informasi akuntansi adalah berapa bunga harus dikenakan pada perusahaan didasarkan atas kekuatan keuangan
perusahaan dan ini didasarkan atas data akuntansi. Data akuntansi di analisa yang dijadikan rasio-rasio keuangan
dan dikelompokan atas beberapa aspek diantaranya likuiditas, solvabiltias, efektivitas dan profitabilitas.
• Pengunaan informasi akuntansi secara implisit dalam Corporate Governance
Penggunaan informasi akuntansi secara implisit dalam mekanisme Corporate Governance merupakan peran
informasi akuntansi yang paling penting. Dalam kontek ini, valuasi dan peran akuntansi menjadi saling
berhubungan. Dalam konteks bahwa investor bersedia berinvestasi pada perusahaan merupakan fungsi
information efficiency dan tingkat likuiditas pasar modal. Sehingga, penelitian akuntansi yang berbasiskan pasar
modal dan memfokuskan penggunaan informasi akuntansi dalam penilaian surat-surat berharga merupakan
implikasi pada isu Corporate Governance. Tapi, daripada memfokuskan pada peran governance akuntansi
melalui peranya dalam menfasilitasi informational efficiency harga saham. Bahkan informasi akuntansi
kelihatannya secara langsung memfasilitasi jalanya mekanisme Governance spesifik.
Penelitian empiris mendukung bahwa informasi akuntansi secara implisit digunakan dalam mekanisme
Governance yang beragam. Ada dua area paling, kajian tentang peran informasi akuntansi dalam mekanisme
Corporate Governance yaitu Legal Protection dan Large Investor. Dalam kategori legal protection, beberapa
penelitian telah mendokumentasikan peran informasi akuntansi dalam menjalankan hak legal investor dalam
melawan menajem. Investor tidak bisa membawa masalah tersebut ke pengadilan karena manajemen telah
melakukan kecurangan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh investor (pemilik).
Karena sistim pelaporan keuangan adalah mekanisme internal utama yang memberi fasilitas komunikasi antara
manajemen dan investor.
Penelitian mendokumentasikan bahwa masalah akuntansi dan pengungkapan sangat berhubungan dengan perkara
hokum pemegang saham dan bahwa manajemen melakukan seolah-olah mereka memenage strategi pelaporan
keuangan untuk mengurangi biaya yang berhubungan dengan perkara hukum investor (contoh ., Kellogg, 1984;
Francis, Philbrick dan Schipper, 1994; Skinner, 1994; Skinner 1996). Informasi akuntansi juga memainkan peran
penting dalam menjalankan hak kreditor dalam kasus tidak di lunasinya hutang perusahaan atau dalam kondisi
bankrupt.
Dalam kategori kedua, informasi akuntansi secara implisit memfasilitasi jalanya mekanisme Governance adalah
large investor. Large investor bisa mempengaruhi tindakan manajemen melalui Board of Diretor, yaitu atoritas
untuk menggunakan manajemen atau meberhentikannya . penelitian akademik memyimpulkan bahwa BOD
menggunaka kenerja laba akuntansi sebagai input untuk keputusan memberhentikan manajemen (Weisbach,
1988). Tapi, dalam banyak kasus, investor yang memiliki saham besar tidak mempunyai hak suara mayoritas di
dewan komisaris dan mungkin harus mengambil tindakan yang lebih drastis seperti takeover atau proxy contest
untuk merebut control BOD dan mendisiplinkan manajemen. Penelitian juga menemukan bahwa pengukuran
kinerja akuntansi berhubungan keputusan takeover (Palepu,1986), proxy contests (DeAngelo, 1988), dan
institutional investor activism (Opler dan Sokobin, 1998).
Selain Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas, banyak peneliti lain yang menguji pengaruh institutional
investor activism terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan dengan menggunakan informasi akuntansi.
Secara umum melaporkan tidak ada bukti yang meyakinkan aktivisme investor mempengaruhi kinerja
perusahaan. Walaupun sebagian kecil melaporkan bahwa ada pengaruh perusahaan yang menjadi target
CalPERS terhadap tingkat pengembalian jangka panjang (Nesbitt, 1994). Tapi hasil Nesbitt (1994) di kounter
oleh Guercio dan Hawkins (1997) yang menyimpulkan bahwa masih ada perusahaan yang menjadi target
CalPERS (perusahaan yang mempunyai kinerja tidak bagus) mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat
pengembalian.
Penelitian yang menemukan tidak adanya pengaruh aktivisme investor institusi terhadap kinerja perusahaan
dilakukan banyak peneliti yaitu Daily, John, Elstrand dan Dalton (1996), Bear dan Sias (1997), Opler dan
Sokobin`s (1997), Carleton, Nelson dan Weisbach (1997) dan lain-lain. Dari penelitian-penelitian tersebut, tak
seorang penelitipun berani menyimpulkan bahwa aktivisme investor institusi memberikan dampak positif
terhadap kinerja perusahaan.
Walaupun aktivisme investor institusi tidak berdampak positif terhadap kinerja perusahaan, tapi aktivisme ini
bisa merubah budaya perusahaan sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Seperti yang
dikemukan oleh Gordon (1997b), Black dan Coffee (1994), dan Coffee (1997). Perubahan budaya memang tidak
dapat di uji secara langsung. Tapi melalui perubahaan Governance yang didukung oleh institusi akan berdampak
terhadap kinerja perusahaan. Bukti empiris menyimpulkan bahwa sudah tiga perubahan yaitu (i) perubahan
komposisi dewan komisaris, (ii)komite nominasi dan kompensasi yang berasal dari dewan komisaris independen
dan (iii) pemisahan posisi pimpinan dewan komisaris dengan CEO.
Investor institusi sangat mendukung yang duduk di dewan komisaris adalah komisaris independen. Tapi tidak
ada jaminan dengan banyak komposisi komisaris independen dan pemisahan posisi pimpinan dewan komisaris
dengan CEO akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan (Klein, 1997b), Brickley, Coles, dan
Jarrell (1997).
Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa informasi akuntansi mensuplai input yang paling penting ke
dalam mekanisme Corporate Governance. informasi akuntansi secara implisit digunakan baik untuk menunjukan
apakah aksi governance melawan manajemen dibutuhkan dan untuk membantu menentukan pengeluaran untuk
stakeholder lainnya jika terjadi masalah hukum dan penurunan kinerja keuangan.
5. KESIMPULAN
Akuntansi keuangan adalah kunci utama dalam proses Corporate Governance. seperangkat lembaga dan aturan
terlibat didalam proses pelaporan keuangan perusahaan, dan informasi yang disediakan oleh proses ini input penting
bagi mekanisme corporate Governance. Akuntansi keuangan merupakan aspek penting dalam corporate Governance,
tanpa corporate governance laporan keuangan kurang berperanya.

DAFTAR PUSTAKA
Brickley, J.A., Coles, J.L., and Jarrell, G., 1997, Leadership structure: Separating the CEO and chairman of the board,
Journal of Corporate Finance 3: 189-220.
Black, B.S. and Coffee, J.C., Jr., 1994, Hail Britannia?: Institutional investor behavior under limited regulation. Michigan
Law Review 92: 1997-2087.
OECD. 2004. “OECD Principles of Corporate Governance.”
Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2001. “Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan
Corporate Governance.” Seri Tata Kelola Perusahaan, Jilid II. Edisi ke – 2. Jakarta.
Shleifer, A. and R.W. Vishny. 1997. “A Survey of Corporate Governance.” Journal of Finance, Vol.52. No.2. June, p.737-
783.
World Bank. 1999. “Corporate Governance: A Framework for Implementation.”
La Porta, R., F. Lopez-De-Silanes, A. Shleifer and B. Vishny, 1998, Law and Finance, Journal of Political Economy, 106,
1113-1155.
Bushman, R. Q. Chen, E. Engel and A. Smith, 2000, The sensitivity of corporate governance systems to the timeliness of
accounting earnings, Working paper, University of Chicago.
Lang, M. and R. Lundholm, 1996, Corporate disclosure policy and analyst behavior, The Accounting Review, 71, 467-92.
Botosan, C., 1997, Disclosure level and the cost of equity capital, The Accounting Review, 72, 323-349.
Botosan, C. and M. Plumlee, 2000, Disclosure level and the expected cost of equity capital, Working paper, University of
Utah.
Becker, C., M. DeFond, J. Jiambalvo and K. R. Subramanyam, 1998, The effect of audit quality on earnings management,
Contemporary Accounting Research, 15, 1-24.
Francis, J., E. Maydew and H. Sparks, 1998, The Role of Big 6 Auditors in the Credible Reporting of Accruals, Auditing: A
Journal of Theory and Practice, 1998
Beasley, M., 1988, An empirical analysis of the relation between board of director composition and financial statement
fraud, The Accounting Review, 71, 443-466.
Dechow, P., R. Sloan and A. Sweeney, 1996, Causes and Consequences of Earnings Manipulation, Contemporary
Accounting Research, 13, 1-36.
Carcello, J and T. Neal, 2000, Audit Committee Composition and Auditor Reporting, Working paper, University of
Tennessee.
Peasnell, K., P. Pope and S. Young, Board monitoring and earnings management: Do outside directors influence abnormal
accruals? Working paper, Lancaster University.
Rangan S., 1998, Earnings management and the performance of seasoned equity offerings, Journal of Financial Economics,
51, 101-122.
Teoh, S., T. Wong and I. Welch, 1998, Earnings management and the underperformance of seasoned equity offerings,
Journal of Financial Economics, 51, 63-99.
Feroz, E., K. Park and V. Pastena, 1991, The financial and market effects of the SEC’s accounting and auditing enforcement
releases, Journal of Accounting Research, 29, 107-142.
Dechow, P., R. Sloan and A. Sweeney, 1996, Causes and Consequences of Earnings
Manipulation, Contemporary Accounting Research, 13, 1-36.
Murphy, K., 1985, Corporate performance and managerial renumeration: An empirical analysis, Journal of Accounting and
Economics, 7, 11-42.
Core, J., W. Guay and R. Verrechia, 2000, Are performance measures other than price important to CEO incentives?
Working paper, University of Pennsylvania.
Smith, C, and J. Warner, 1979, On financial contracting, An analysis of bond covenants, Journal of Financial Economics, 7,
117-161.
Leftwich, R., 1983, Accounting information in private markets: Evidence from private lending agreements, 58, 23-42.
Press G., and E. Weintrop, 1990, Accounting-based constraints in public and private debt agreements: Their association with
leverage and impact on accounting choice, Journal of Accounting ad Economics, 12, 65-95.
Sweeney, A, 1994, Debt-covenant violations and managers’ accounting responses, Journal of Accounting and Economics,
17, 281-308.
Kellogg, R., 1984, Accounting activities, security prices and class action lawsuits, Journal of Accounting and Economics, 6,
185-204.
Francis, J., D. Philbrick and K. Schipper, 1994, Shareholder litigation and corporate disclosure, Journal of Accounting
Research, 32, 137-164.
Skinner, 1996, Why is stockholder litigation tied to accounting and disclosure problems? Working paper, University of
Michigan.
Skinner, D., 1994, Why firms voluntarily disclose bad news, Journal of Accounting Research, 32, 38-60.
Weisbach, M., 1988, Outside directors and CEO turnover, Journal of Financial Economics, 20, 431-460.
Palepu, K., 1986, Predicting takeover targets: A methodological and empirical analysis, Journal of Accounting and
Economics, 8, 3-36.
DeAngelo, L., 1988, Managerial competition, information costs and corporate governance: the use of accounting
performance measures in proxy contests, Journal of Accounting and Economics, 10, 3-36.
Opler, T. and J. Sokobin, Does Coordinated Institutional Shareholder Activism Work? Working paper, Ohio State
University.
Nesbitt, S.L., 1994, Long-term rewards from shareholder activism: A study of the "CalPERS" effect. Journal of Applied
Corporate Finance 6 (Spring): 75-80.
Daily, C.M., Johnson, J.L., Ellstrand, A.E. and Dalton, D.R., 1996, Institutional investor activism: Follow the leaders?
Working paper. Purdue University.
Carleton, W.T., Nelson, J.M. and Weisbach, M.S., 1997, The influence of institutions on corporate governance through
private negotiations: Evidence from TIAA-CREF. Working paper. University of Arizona, Department of Finance.
Gordon, J.N., 1997b, The shaping role of corporate governance in the new economic order. University of Richmond Law
Review 32:


Label: HUBUNGAN INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN MEKANISME CORPORATE